kolusi. 000 triliun. kolusi

Kata kunci: korupsi, kolusi, nepotisme, suap, hukum Islam. Pengertian Kolusi Menurut Para Ahli. com, Jakarta: Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, sekalipun pascareformasi, sistem patrimonial yang rentan terhadap praktik nepotisme dan kolusi masih melekat dalam budaya politik Indonesia. Model ini secara intrinsik sangat menarik dan dapat digunakan sebagai pijakan ke analisis lebih lanjut. Lamanya suatu kolusi biasanya tergantung. Sejarah. Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas. KOMPAS. Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Sembilan KAP melakukan kolusi dengan kliennya memalsukan hasil laporan keuangan yang diaudit dari tahun 1995 sampai 1997, tetapi baru diusut pada tahun 1999, itu pun yang mendapat hukuman. KKN adalahKolusi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Khusus kolusi, ia menyebut hal itu sebagai bentuk kerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang tak sah dari milik publik atau negara. Purnama dan Setiawan (2003) dalam Ilusmawati dan Nuswantara (2014): “Pangsa. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk menghindari persaingan secara langsung, untuk mengurangi ketidakpastian pasar dan untuk mencapai keuntungan yang. Hal ini menyebabkan efisiensi biaya rata-rata. Artikel. Kartel: Kolusi di Pasar Oligopoli. JAKARTA – Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 yang diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya berbagai risiko korupsi, seperti penerimaan gratifikasi, perdagangan pengaruh (trading in influence),. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi,. Kata Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudahlah sangat sering didengar oleh masyarakat dan kita semua sebagai rakyat sekaligus individu yang tinggal di Indonesia. bangsa dari upaya memwujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya disebut KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. TIMESINDONESIA, MALANG – Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menghantui bangsa dan negara Indonesia. Responden penelitian ini adalah 191 mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Samuelson (1999) mendefinisikan kolusi sebagai perjanjian di antara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam menaikkan harga dan membagi pasar yang berakibat pada pembatasan persaingan bebas. Kolusi adalah kerja sama seseorang atau sekelompok orang yang memangku jabatan atau yang memiliki kewenangan tetentu dalam pemerintahan dengan masyarakat atau pejabat yang memerlukan bantuan saling memberikan (jasa, komisi, uang atau materi lainnya) yang menimbulkan ketidak adilan dalam percaturan sumber daya. 1. Korupsi dapat mencakup memberi atau menerima suap atau hadiah yang tidak pantas, transaksi ganda, transaksi di bawah meja, manipulasi pemilu, pengalihan dana,. Walaupun tidak disukai masyarakat, kolusi dapat saja terjadi jika terbentuk suatu kondisi yang mendukung terjadinya kolusi. Pendidikanku. Menurut KBBI, Kolusi adalah kerja sama rahasia dengan maksud tidak terpuji, persekongkolan yang terjadi antara pengusaha dan pejabat pemerintah. 28/ 1999. Padahal ancaman hukuman untuk nepotisme juga tidak main-main. Tri Kurnia Sari, S. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan d. Fenomena Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Lingkar Anggota Dewan serta Relasinya dengan Partai Politik. Terjadi kesenjangan sosial di masyarakat dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Jokowi terlihat membangun dinasti dan kongsi politik yang sarat dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). KOMPAS - Rezim Orde Baru (1966-1998) adalah era yang diakhiri dengan tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalar di pusat kekuasaan hingga di daerah. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). rentan (fakir miskin, kaum jompo dan anak-anak terlantar). Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah tindakan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam guna menipu orang lain demi mencapai keuntungan yang akan dibagi bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. 23,9. Baca juga: Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Penuntasan Kasus Korupsi Besar. Terkadang kelompok perusahaan-perusahaan oligopoli memilih untuk bekerjasama. "Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi Indonesia baik di masa kini dan masa mendatang. Key words: Kartel, Kolusi, Penetapan Harga, Pengaturan Produksi, Hukum Persaingan Usaha PENDAHULUAN Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hal yang sangat diperlukan. Hukuman, terutama bagi pelaku korupsi, masih belum sepenuhnya memberikan efek jera. Pengertian Kolusi. Pendahuluan. Vousinas (2019) mengartikan kolusi sebagai kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan fraud. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan secara langsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Pengertian, Pencegahan dan Sanksi Usaha Generasi Muda untuk Menghentikan Praktik Korupsi, Jawaban Soal TVRI 12 Agustus SMP Dampak Korupsi dan Hukumannya Rekomendasi untuk anda. Peraturan Presiden No. Buku ini adalah semacam ‘tools’ yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat sebuah kebijakan public (public policy) yang seyogyanya diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundangan. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian. CO, Jakarta - Berita yang banyak menjadi perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan menemukan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bisnis tes PCR di Indonesia. Total nilai aset BUMN saat ini sekitar Rp. Kalian pasti sering mendengar kata-kata korupsi kolusi dan nepotisme dengan singkatan KKN. Merriam-Webster’s Dictionary. 4. However, KKN (Corruption, Collusion, and Nepotism) will be shares that are. Jadi ini yang menerangkan mengapa suap menduduki ranking pertama cara korupsi. Financial stability dan fraudulent financial statement Financial stability menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Pengertian Kolusi. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 28: Tahun Peraturan: 1999: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Bentuk Peraturan: UU: Tempat. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encik Unguria. Pengertian Korupsi secara Teoritis. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi merugikan kepentingan konsumen karena produsen akan mengejar keuntungan yang maksimal bagi mereka. Berikut adalah 3 penyebab umum dari tindakan kolusi,yaitu: 1. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. Baca juga: Terjerat Kasus Dugaan Kolusi Revitalisasi TIM, Jakpro Jalani Sidang. Karakteristik Kolusi. com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menyatakan, kasus korupsi yang menjerat Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur merupakan bukti nyata nepotisme yang menyebabkan korupsi. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, c. Kata Kunci : Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Hukum Islam. Kolusi tentunya tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat tenrunya para konsumen. Suatu perbuatan yang bertentang dengan hukum seperti kolusi ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan adalah beberapa penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindakan menyimpang ini. ” Contohnya begini, ada si A ingin mendapatkan kerja, tapi dengan cara menyogok seseorang di. kolusi, korupsi dan nepotisme; b. Kasus ini sekarang memasuki tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Komisi. Nepotisme merupakan. Apakah Anda tahu bahwa kolusi adalah suatu tindakan yang harus dihindari karena memunculkan persaingan yang tidak sehat dan bisa berdampak buruk kepada berbagai aspek. "Kolusi itu kerja sama,” ujar Kakek Tulus, “Tapi, melawan hukum atau aturan yang berlaku. Untuk mengatasi masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang masih marak setelah reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri mendirikan sebuah lembaga khusus dan independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). korupsi, kolusi dan nepotisme melalui upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Kemdikbud, salah satunya membentuk dan mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Gratifikasi di tingkat Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis di daerah. Jakarta - Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pidana Umum, Adi Andojo membongkar kolusi putusan kasasi sengketa Gandi Memorial School pada 1995. ANM. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Dalam KBBI kolusi adalah kerjasama secara diam-diam (rahasia). Seterusnya saya. Synonym: persekongkolan. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusiKKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); diskriminasi; kemiskinan; keterasingan; Korupsi dapat dinilai menjadi masalah dominan, yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah yang lain, dengan kata lain bahwa korupsi menjadi akar masalah bagi timbulnya masalah-masalah lain yang menjadi tantangan integrasi nasional. Misalnya, menyuap instansi pemerintah agar seseorang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan bukan lagi menjadi suatu hal yang dianggap tabu dalam keberadaan dunia pendidikan Indonesia, telah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapat banyak sekali praktik KKN dalam pengimplementasian pendidikan yang seharusnya bersifat murni dan bersih, ditambah. Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. 4. Penyuapan. Upaya Pencegahan serta Penghapusan Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasar oligopoli kolusi Pasar oligopoli kolusi adalah hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerja sama. Terkait korupsi yang terus terjadi hingga saat ini, jejaknya ternyata dapat ditemukan jauh di belakang sejarah Indonesia. Solusi Korupsi di Indonesia. Tindakan kolusi biasanya tidak terlepas dari budaya suap-menyuap (risywah) yang sudah sangat kita kenal di lingkungan budaya birokrasi dan telah memasuki sistem jaringan yang amat luas dalam masyarakat umum. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan tindakan penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain yang merupakan salah satu contoh kasus yang mengancam integrasi nasional. H. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi dan kolusi Definisi korupsi dan kolusi ada beraneka ragam, tergantung dari segi mana kita melihatnya. Pengertian korupsi menurut para ahli. Definisi kolusi adalah permfakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang mana kerja sama tersebut dapat merugikan orang lain, masyarakat ataupun negara. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Berikut adalah contoh kasus-kasus kolusi yang biasanya terjadi:. org – Pada Kesempatan ini pendidikanku akan membahas mengenai pengertian KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) . Kewajiban melaporkan harta ini tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/2016 tentang Tata Cara. Di dalam pasar oligopoli, hal ini perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena bertujuan agar usaha. 4) Replikasi, demi mendapatkan kredit poin tambahan, tugas yang sama dimasukkan ke beberapa media atau tempat. Oligopoli kolusi artinya adalah produsen yang menghasilkan barang yang sejenis akan melakukan kerjasama. Pembelajaran Anti Korupsi di Kalangan Pelajar. Melihat hal ini, berarti para koruptor sedang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang. Khusus kolusi, ia menyebut hal itu sebagai bentuk kerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang tak sah dari milik publik atau negara. 2) Kolusi, dua pihak atau lebih bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun ujian. Kolusi adalah bentuk praktek anti persaingan dan oleh karena itu, ilegal di beberapa negara. Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan bahwa : “ Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”. Praktik KKN juga dapat merusak kehidupan masyarakat, serta membahayakan. GRATIFIKASI. UU No. Kesepakatan dapat terjadi dengan keterlibatan para pihak, tidak saja keterlibatan kesepakatan horizontal, namun dapat melibatkan semua pihak dalam proses tender. Kolusi dan nepotisme lebih sulit dibuktikan daripada korupsi. Elemen kolusi tersebut melengkapi elemen-elemen fraud yang ada. Rumah tersebut milik salah satu tersangka kasus korupsi di Kemnaker. Biasanya Langkah kerja sama ini dilakukan Ketika ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi dari pelaku kolusi yaitu: Dapat menimbulkan fitnah. kap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia. fungsi pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (clean government), terhadap PNS yang terlibat korupsi, sanksi tegas berupa PTDH harus ditetapkan oleh PPK. Selain itu diperlukan pula metode pengawasan terhadap kinerja pejabat sehingga mencegah perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengarah. 31 Tahun 1999 Jo. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Biasanya persepakatan itu dilakukan secara rahasia, namun ada ikatan kuat karena saling menguntungkan. 5. Menurut Ali, kolusi dan nepotisme merupakan perbuatan yang mendahului korupsi sehingga secara teoritis, penindakan terhadap kolusi dan nepotisme secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena penindakan terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme tidak perlu menunggu adanya kerugian keuangan negara. Liputan6. Pendahuluan. (103-115), 103 Sumartana,2 menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. Pasar oligopoli non kolusi adalah pasar yang di mana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain (kompetitor). Jadi konsekuensi nya ialah UU 28/99 harus dihapuskan. Tak lupa pula kita panjatkan shalawat serta salam kepada. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Model politik seperti ini berimplikasi pada berkembangnya budaya politik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). com - Kasus dugaan kolusi revitalisasi tahap III Taman Ismail Marzuki oleh PT Jakarta Propertindo di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah melalui dua sidang. Keluarga yang dimaksud tidak terbatas. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme KKN. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan. Untuk korupsi, elo juga pasti tau lah ya, korupsi merupakan tindakan penyelewengan uang kelompok demi kepentingan pribadi. Tak hanya‘menjangkiti’. praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. * Unduh: KORUPSI, KULUSI DAN NEPOTISME. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta landasan hukumnya di Indonesia. Ulum & Dedi Muhammad Siddiq, menyebut korupsi dengan kata ghulul untuk mewakilinya dalam istilah Islam. Pada saat itu, Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Hal ini pula yang menyebabkanpraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur pada masa Orde Baru. Hal itu disampaikan Ali saat Kejaksaan Agung menggelar kegiatan orientasi bagi calon anggota. 79 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut meliputi bupati 45 orang, walikota 21 orang, dan gubernur 13 orang. UU No. dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Karena itu perlu dikaji karakteristik korupsi, kolusi, nepotisme dan suap tersebut khususnya menurut pandangan al-Qur'an. Apakah Anda tahu bahwa kolusi adalah suatu tindakan yang harus dihindari karena memunculkan persaingan yang tidak sehat dan bisa berdampak buruk kepada berbagai aspek. Akibatnya banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, atau ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan raya karena banyak proyek249 KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Wicipto Setiadi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” JakartaKolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. No. Kolusi: Pengertian – Contoh dan Dampaknya. Diperlukan komitmen PPK dalam pemberian sanksi, sehingga tercipta birokrasi dan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dulu mengapa terjadi reformasi adalah karena adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), jadi tugas KPK salah satunya adalah memberantas KKN. berubah jika terjadi perang harga atau kolusi harga. Puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa karena atas berkat karunianya. 5, halaman 279 Ilustrasi. Antoni mengakui, secara hukum Soeharto memang belum pernah divonis terbukti melakukan korupsi selama 32 tahun memimpin Indonesia. UNDANG. Biasanya yang dipakai 2 . Kata kunci: korupsi, kolusi, nepotisme, suap, hukum Islam. Pertama, judul UU Nomor 28/ 1999 menjadi Pemberantasan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme. Kasus ini sekarang memasuki tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Komisi.